BATANGHARI-HARIMAUSANGKILAN,COM,-Kondisi memprihatinkan tengah menimpa para kepala desa (kades) dan perangkat desa di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Batanghari. Hingga memasuki bulan ketujuh di tahun ini, mereka belum juga menerima kejelasan terkait pembayaran gaji atau Penghasilan Tetap (Siltap) yang menjadi hak mereka.

​Situasi ini membuat para aparatur desa berada di posisi dilematis, layaknya makan buah simalakama. Di satu sisi, mereka dituntut untuk tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat setiap hari. Di sisi lain, mereka harus bertahan hidup tanpa adanya kepastian finansial dari pemerintah daerah.

​Terhimpit Kebutuhan Hidup dan Biaya Sekolah Anak
​Keluhan ini mencuat karena dampaknya yang sudah sangat dirasakan oleh dapur pacu rumah tangga para perangkat desa. Salah seorang perwakilan perangkat desa yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, kondisi ini sudah sangat mendesak karena menyangkut kebutuhan dasar keluarga.

​”Kami ini dilema, seperti makan buah simalakama. Kerja dituntut profesional melayani masyarakat, tapi hak kami belum dibayarkan. Kami juga manusia biasa yang butuh makan, butuh biaya untuk kebutuhan sehari-hari, dan yang paling krusial adalah biaya sekolah anak-anak yang tidak bisa ditunda,” ujarnya dengan nada kecewa.

​Menurutnya, ketiadaan gaji selama lebih dari setengah tahun ini memaksa banyak perangkat desa mencari pinjaman sana-sini demi menutupi biaya hidup minimum dan kelangsungan pendidikan anak-anak mereka.
​
Menuntut Kepastian dari Pemkab Batanghari
​Hingga berita ini diturunkan, para kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Batanghari sangat berharap agar Pemerintah Kabupaten Batanghari, khususnya instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), segera memberikan kepastian dan mencairkan apa yang menjadi hak mereka.

​Aparatur desa berharap pemkab tidak menutup mata atas realita di lapangan. Keterlambatan yang berlarut-larut ini dikhawatirkan dapat menurunkan motivasi kerja serta mengganggu stabilitas pelayanan publik di tingkat desa jika tidak segera dicarikan solusi konkret. Bulan Ketujuh Belum Gajian, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Batanghari Merasa Makan Buah Simalakama.(*)

Jurnalis: Taufik Mersam