BATANGHARI-HARIMAUSANGKILAN,COM,-Kekecewaan mendalam tengah menyelimuti para perangkat desa di Kabupaten Batanghari. Hak keuangan mereka berupa penghasilan tetap (Siltap) selama tiga bulan di tahun 2025 hingga kini belum juga menemui kejelasan, seolah tenggelam tanpa kabar di tengah kepemimpinan Bupati Fadhil Arief.
Pencairan gaji yang tertunda berbulan-bulan ini menyisakan duka dan kepasrahan bagi para pamong desa yang menggantungkan hidupnya pada penghasilan tersebut.
”Tiga bulan gaji kami di tahun 2025 itu seperti buang batu ke lubuk. Tidak pernah lagi ada kabarnya, mau dibayarkan atau tidak, ataupun minta halal,” ujar salah seorang perangkat desa di Batanghari dengan nada penuh kekecewaan.
Unkapan “seperti buang batu ke lubuk”—sebuah peribahasa yang bermakna sesuatu yang hilang begitu saja tanpa ada kejelasan atau kabar berita—menjadi cerminan dari buntunya komunikasi antara pemerintah daerah dengan aparat yang berada di garda terdepan pelayanan masyarakat desa.
Garda Terdepan yang Terabaikan
Perangkat desa memegang peranan krusial dalam menjalankan roda pemerintahan, mengurus administrasi publik, hingga menyukseskan berbagai program pembangunan daerah. Namun, kondisi keterlambatan pembayaran Siltap yang berlarut-larut ini dinilai sangat memberatkan, terlebih di tengah tuntutan kebutuhan hidup harian yang terus meningkat.
Sikap diam dan minimnya kepastian dari pihak pemerintah kabupaten memicu kritik tajam terhadap manajemen tata kelola keuangan dan kepemimpinan Bupati Fadhil Arief. Banyak pihak menilai bahwa hak-hak dasar para pelayan masyarakat ini seharusnya menjadi prioritas utama yang tidak boleh ditelantarkan.
Menanti Kepastian dan Tanggung Jawab
Kini, para perangkat desa di Kabupaten Batanghari hanya bisa berharap ada iktikad baik dan langkah nyata dari Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk memberikan kepastian. Kejelasan mengenai status pencairan tunjangan dan Siltap tersebut sangat dinantikan guna menyelesaikan polemik keuangan yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga mereka.
Hingga berita ini diturunkan, publik dan para aparatur desa masih menunggu tanggapan resmi serta solusi konkret dari Bupati Batanghari beserta jajaran dinas terkait.(Red)
Jurnalis;Taufik Mersam
