MUARA BULIAN, BATANGHARI – Pelaksanaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan di SD 140/I Sungai Lais, Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, menuai sorotan tajam. Pengelolaan dana negara yang seharusnya mengedepankan transparansi dan partisipasi publik ini diduga kuat menabrak Petunjuk Teknis (Juknis) swakelola.
Indikasi pelanggaran prosedur ini mencuat setelah Ketua Komite Sekolah, Kepala Dusun (Kadus) 06, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat mengaku tidak pernah diundang maupun dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan maupun pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S).
”Kami tidak pernah diundang dalam rapat pembentukan panitia, apalagi membahas masalah anggaran dan rencana bangunan yang menggunakan dana DAK murni tersebut,” ungkap Ketua Komite bersama Kadus 06 Desa Malapari.
bahkan ada keterangan dari beberapab majlis guru tidak dilibatkan dalam pembentukan panitia
Padahal, sesuai regulasi Juknis DAK Fisik Pendidikan, pelaksanaan proyek dengan metode swakelola wajib melibatkan unsur komite sekolah, wali murid, dan majelis guru sejak tahap awal perencanaan.
Regulasi Faktual Juknis DAK Fisik Swakelola
Secara aturan teknis, keterlibatan pihak sekolah dan masyarakat bukan sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak yang mencakup empat pilar utama:
Transparansi dan Akuntabilitas: Sekolah wajib memaparkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar teknis bangunan, dan target fisik secara transparan dalam rapat resmi.
Pembentukan P2S/Pokmas: Penentuan Ketua Panitia, Bendahara, Tim Perencana, dan Tim Pengawas harus disepakati secara adil melalui Musyawarah/Rapat Pleno.
Keabsahan Administrasi Audit: Hasil musyawarah wajib dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Panitia dan Daftar Hadir Rapat. Dokumen ini menjadi syarat utama saat pemeriksaan oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat (Auditor).
Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): Swakelola dirancang agar partisipasi warga sekolah menghasilkan bangunan bermutu tinggi dan efisien sesuai kebutuhan nyata.
Pertanyaan Besar Keabsahan Dokumen Administrasi
Sikap tertutup pihak sekolah memicu pertanyaan besar dari masyarakat setempat. Jika musyawarah bersama komite dan tokoh masyarakat tidak pernah digelar, timbul spekulasi mengenai keabsahan berkas Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat yang menjadi syarat pencairan dan verifikasi berkas di tingkat dinas.
Masyarakat dan tokoh setempat mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari serta Inspektorat Daerah untuk segera turun ke lapangan melakukan audit dan klarifikasi menyeluruh terkait dugaan pengabaian Juknis DAK Fisik di SD 140/I Sungai Lais ini.(Red)
Jurnalis:M.Efrin.SH
