HARIMAUSANGKILAN,COM-BATANG HARI,- Gelombang protes besar dari masyarakat dan pekerja mengguncang pusat pemerintahan Kabupaten Batang Hari pada Rabu, 20 Mei 2026.
Ratusan massa yang tergabung dalam Aksi Peduli Desa Sungai Buluh turun ke jalan dan memadati tiga titik strategis: depan kantor PT Wings Sungai Buluh,Kantor Bupati Batang Hari, hingga Kompleks DPRD Kabupaten Batang Hari.
Massa menuntut keadilan dan kesejahteraan tenaga kerja lokal, serta menyoroti dugaan pelanggaran aturan kerja yang dilakukan oleh pihak manajemen PT JDR.
Ketua PWRI: “Ini Penindasan Pekerja dan Pembiaran oleh Penguasa!
“Aksi ini mendapat perhatian dan dukungan penuh dari Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI).
Ketua PWRI melayangkan kecaman keras terhadap sikap pihak perusahaan dan lambatnya respons pemerintah daerah.
“Kami mengutuk keras tindakan PT JDR yang diduga mengabaikan hak-hak normatif pekerja lokal. Lebih miris lagi, Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Dinas Tenaga Kerja seolah mandul dan melakukan pembiaran atas penindasan ini. Jangan sampai ada ‘main mata’ antara penguasa dan pengusaha di atas penderitaan rakyat!” tegas Ketua PWRI dalam pernyataan resminya.
Kontras Respons: DPRD Gesit, Pemkab Lambat
Dinamika di lapangan menunjukkan perbedaan respons yang sangat mencolok dari pihak legislatif dan eksekutif:
DPRD Batang Hari: Menyambut cepat kedatangan massa. Sekretaris Dewan (Sekwan), Muhammad Ali, S.E., langsung menemui peserta aksi untuk mewakili anggota dewan yang sedang dinas luar kota. DPRD berjanji akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin pekan depan.
Kantor Bupati: Massa harus menunggu berjam-jam di bawah terik matahari akibat lambatnya komunikasi dari pemerintah daerah.
Aksi akhirnya diterima oleh Staf Ahli Bupati, Iskandar, yang berkomitmen membentuk Tim Khusus (Timsus) dalam waktu 2 hari ke depan.Sikap lambat dari pihak eksekutif ini memicu kekecewaan mendalam.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Batang Hari yang dinilai ‘tutup mata’ terhadap konflik di lingkungan PT Wings tersebut.
8 Tuntutan Tegas Warga dan Pekerja
Massa menyodorkan 8 poin tuntutan krusial kepada manajemen PT JDR:
1. Jam Kerja: Penyesuaian jam kerja maksimal 7–8 jam per hari sesuai aturan hukum.
2. Transparansi Upah: Larangan pemotongan gaji tanpa bukti kesalahan pekerja. Potongan yang tidak sah wajib dikembalikan, termasuk milik mantan karyawan.
3. Sanksi Internal: Pemecatan tegas bagi oknum perusahaan yang memotong gaji sepihak.
4. Sanksi Vendor: Tindakan berat bagi pihak ketiga (outsourcing) yang melanggar hak pekerja.
5. Keterbukaan Data: Transparansi jumlah total penyerapan tenaga kerja lokal.
6. Prioritas Warga Lokal: Hak istimewa bagi warga asli Desa Sungai Buluh untuk mengisi posisi kerja.
7. Evaluasi Mitra: Penggantian vendor yang terbukti menyelewengkan kewajiban.
8. Ancaman Stop Operasi: Jika dalam waktu 2 x 24 jam tidak ada tindak lanjut nyata, massa menuntut penghentian total operasional gudang PT JDR di Desa Sungai Buluh.
Massa juga mendesak tindakan tegas dari pihak JDR jika ditemukan kecurangan sistem di PT Wings. Mereka meminta Kepala DC Wings Bulian, Pedrik, segera diberhentikan dan ditindak sesuai ketentuan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari manajemen PT JDR, Bupati Batang Hari, maupun Dinas Tenaga Kerja terkait tuntutan dan kritik yang dilayangkan.
Jalannya aksi tetap berlangsung kondusif dengan pengawalan ketat.
RD
