BATANGHARI-HARIMAUSANGKILAN,COM,-Sebanyak kurang lebih 15 desa di Kabupaten Batanghari menghadapi ketidakpastian tata kelola pemerintahan akibat belum melantiknya Penjabat (PJ) Kepala Desa. Situasi ini memicu keluhan dari para perangkat desa karena berdampak langsung pada terhentinya seluruh proses administrasi desa, termasuk hak pencairan gaji (Penghasilan Tetap/Siltap) mereka.
Perangkat desa setempat berharap penuh kepada Bupati Batanghari agar dapat merespons situasi ini secara cepat dengan melantik para PJ Kades yang telah ditunjuk.
Lumpuhnya Administrasi dan Hak Gaji Perangkat Desa
Ketidakhadiran pejabat definitif maupun PJ Kades berimbas signifikan pada fungsi pimpinan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan penandatangan berkas administrasi resmi. Tanpa adanya pelantikan resmi, berbagai dokumen penting tidak dapat diproses.
”Kalau PJ Kades belum dilantik, bagaimana kami bisa mengurus segala sesuatunya, terutama yang menyangkut pencairan gaji kami? Semua berkas pencairan butuh legalitas dan tanda tangan pimpinan,” ujar salah seorang perangkat desa yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dampak Utama Penundaan Pelantikan:
Penundaan Gaji (Siltap):Perangkat desa, RT, dan staf pemerintahan desa belum menerima hak penghasilan harian/bulanan mereka.
Layanan Publik Terhambat:Pengurusan dokumen kependudukan dan surat pengantar tingkat desa menjadi lambat.
Pembangunan Desa Tertahan:Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak dapat direalisasikan tanpa penandatanganan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau dokumen pencairan oleh PJ Kades.
Harapan Kepada Bupati Batanghari
Para perangkat desa mengimbau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari, khususnya Bupati Batanghari, untuk memprioritaskan jadwal pelantikan ini.
Langkah cepat dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar roda pemerintahan di level desa dapat kembali berjalan normal dan pelayanan masyarakat tidak terbengkalai.
Hingga berita ini diturunkan, para perangkat desa tersebut masih menunggu kepastian tanggal pelantikan resmi dari pihak Pemkab Batanghari.(*)
Jurnalis: Taufik Mersam
