BATANGHARI-HARIMAUSANGKILAN,COM,-Kewibawaan Lembaga Adat Kabupaten Batanghari kini tengah diuji oleh dugaan sikap pembangkangan yang ditunjukkan oleh Kepala Desa (Kades) Kembang Seri. Sang Kades dinilai telah melanggar keputusan adat yang sebelumnya telah disepakati di tingkat desa maupun kecamatan.
Merespons hal tersebut, masyarakat Kabupaten Batanghari secara tegas mendesak Lembaga Adat di semua tingkatan—mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten—untuk segera mengambil langkah tegas. Publik berharap agar supremasi hukum adat di “Bumi Serentak Bak Regam” benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.
Dukungan penuh terhadap penegakan hukum adat ini juga disuarakan oleh Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Batanghari. Ketua PWRI Batanghari, Azwar Amir Hamzah, menyatakan bahwa tatanan adat yang telah hidup di tengah masyarakat tidak boleh dirusak oleh arogansi seorang pemimpin desa.
”Kita sangat mendukung penegakan aturan adat. Jangan sampai adat istiadat kita di Batanghari ini justru dirusak oleh sikap seorang kepala desa,” tegas Azwar.
Lebih lanjut, Azwar menyoroti bahaya preseden buruk yang dapat muncul di tengah masyarakat akibat insiden ini. Ia khawatir, jika pelanggaran oleh Kades ini dibiarkan, masyarakat kecil akan menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk tidak patuh pada hukum adat di kemudian hari.
”Takutnya nanti, apabila ada masyarakat yang melakukan kesalahan serupa dan dijatuhi sanksi denda adat, mereka juga menolak untuk membayar. Mereka bisa dengan mudah beralasan, ‘seorang pemimpin saja tidak patuh, apalagi kami masyarakat kecil,'” ujarnya memberikan peringatan.
Di akhir pernyataannya, Azwar menegaskan bahwa organisasi PWRI berada di garda terdepan untuk mendukung penuh Lembaga Adat Kabupaten Batanghari agar muruah dan aturan adat istiadat dapat berdiri tegak dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat.(*)
Jurnalis: Taufik Mersam
