BATANG HARI — Drama sengketa keterbukaan informasi publik di Kabupaten Batang Hari resmi berakhir antiklimaks bagi pihak pemerintah daerah. Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia secara tegas menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Batang Hari, Ajrisa Windra, pada Kamis (17/9/2026).
Kekalahan di tingkat tertinggi ini membuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi dan Komisi Informasi (KI) Jambi sah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Artinya, dokumen raksasa proyek Pembangunan Islamic Center Tahap I dan II yang selama ini ditutupi kini resmi dinyatakan sebagai informasi publik yang wajib dibuka transparan kepada masyarakat.
Upaya hukum kasasi bernomor 534 K/TUN/KI/2026 tersebut sebelumnya dilayangkan oleh Ajrisa Windra bersama kuasa hukumnya, Vernandus Hamonangan. Mereka berniat membatalkan putusan PTUN Jambi Nomor 3/G/KI/2026/PTUN.JBI yang menguatkan putusan Komisi Informasi Jambi Nomor 024/KIP-JBI/PSI/XI/2025 tertanggal 26 Januari 2026. Namun, majelis hakim MA bergeming dan memilih menjatuhkan amar putusan tolak kasasi.
Dengan keluarnya putusan final ini, Dinas PUTR Kabupaten Batang Hari tidak lagi memiliki celah hukum untuk menyembunyikan dokumen krusial proyek tersebut. Informasi yang wajib diserahkan kepada publik mencakup:
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Islamic Center Tahap I dan II.
Ringkasan Kontrak Kerja Pembangunan Islamic Center Tahap I dan II.
Selain diwajibkan membuka dokumen megaproyek tersebut, pihak pemohon keberatan juga dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara pengadilan.
Penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung ini menjadi tamparan keras bagi asas keterbukaan informasi di lingkungan Pemkab Batang Hari. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas PUTR Batang Hari, Ajrisa Windra, belum memberikan tanggapan resmi terkait langkah yang akan diambil pasca-kekalahan mutlak di tingkat MA tersebut.(Red)
Jurnalis:Randi gunawan
