BATANGHARI-HARIMAUSANGKILAN,COM -Fenomena mengejutkan tengah melanda pemerintahan tingkat desa di Kabupaten Batanghari. Sejumlah perangkat desa dilaporkan memilih mundur dan bertolak ke luar kota hingga luar daerah demi menyambung hidup. Keputusan pahit ini diambil lantaran penghasilan sebagai pelayan masyarakat desa dinilai tidak lagi mampu menutupi tingginya biaya kebutuhan hidup sehari-hari.
Salah seorang perangkat desa yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keluh kesah mendalam terkait kondisi finansial yang makin menjepit para pamong desa.
”Kalau kami teruskan menjadi perangkat desa, kami mau makan apa? Kebutuhan hidup semakin mendesak, sementara solusi dari pemerintah daerah boleh dikatakan nihil,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ibarat Perusahaan di Ambang Bangkrut
Isu minimnya kesejahteraan serta keterlambatan pencairan hak-hak perangkat desa disinyalir menjadi pemicu utama eksodus ini. Secara metaforis, kondisi tata kelola dan keuangan di tingkat desa saat ini dinilai sudah berada di titik kritis.
”Kalau ibarat perusahaan, desa kami ini sudah boleh dikatakan bangkrut dan gulung tikar,” tambahnya.
Realita ini memicu keprihatinan publik. Jabatan perangkat desa yang dulunya dipandang sebagai profesi terhormat dan stabil, kini perlahan kehilangan daya tariknya akibat ketidakpastian ekonomi yang dihadapi para pengabdinya.
Layanan Publik Terancam Lumpuh
Dampak dari migrasinya para perangkat desa ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Jika gelombang pengunduran diri dan kepindahan ini terus berlanjut tanpa penanganan serius, aktivitas pelayanan administrasi masyarakat di tingkat desa terancam kelumpuhan.
Masyarakat desa menjadi pihak yang paling dirugikan jika roda pemerintahan di tingkat paling bawah tidak lagi berjalan optimal akibat krisis sumber daya manusia.
Menagih Solusi Konkret Pemda
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat dan para pamong desa berharap Pemerintah Kabupaten Batanghari segera mengambil langkah cepat dan konkret.
Penataan kembali regulasi pencairan siltap (penghasilan tetap), peningkatan kesejahteraan, serta formulasi solusi jangka panjang sangat mendesak untuk dilakukan agar roda pemerintahan desa tidak benar-benar “gulung tikar.”(Red)
Jurnalis:Azharudin.spd.i
