BATANGHARI-HARIMAUSANGKILAN,COM,-Gelombang keresahan tengah menyelimuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta aparatur pemerintah desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari, Jambi. Pasalnya, hingga saat ini pencairan Gaji ke-13 bagi para aparatur sipil negara belum juga terealisasi.Kondisi ini diperparah oleh menunggaknya pembayaran penghasilan tetap (Siltap) bagi perangkat desa yang dilaporkan sudah memasuki bulan kedelapan.
Keterlambatan yang memakan waktu cukup panjang ini tak ayal memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan di kalangan pegawai maupun masyarakat luas terkait efektivitas dan kesehatan pengelolaan keuangan daerah.
Dampak Nyata bagi Kesejahteraan dan Pelayanan
Gaji ke-13 merupakan salah satu hak PNS yang umumnya digunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan mendesak, terutama biaya pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru dan kebutuhan pokok keluarga. Belum cairnya hak tersebut memaksa sejumlah PNS harus memutar otak untuk menutupi kebutuhan operasional harian mereka.
Sementara itu, kondisi yang tak kalah memprihatinkan dialami oleh para perangkat desa. Menunggaknya gaji hingga 8 bulan dinilai sangat memberatkan kelangsungan hidup mereka yang bergantung pada penghasilan tetap tersebut.
Poin Utama Keresahan:
PNS: Kepastian tanggal pencairan Gaji ke-13 yang dinantikan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga dan pendidikan anak.
Perangkat Desa: Kepastian pembayaran Siltap/gaji yang tertunggak hingga rentang waktu 8 bulan.
Pelayanan Publik: Khawatir berpotensi menurunkan efektivitas serta kinerja pelayanan kepada masyarakat di tingkat daerah maupun desa jika tidak segera ditangani.
Tuntutan Transparansi dari Pemkab Batanghari
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi yang memerinci secara detail penyebab teknis maupun kendala administratif terkait keterlambatan penyaluran anggaran tersebut dari pihak Pemkab Batanghari.
Masyarakat dan para pegawai berharap Pemkab Batanghari segera memberikan klarifikasi terbuka serta langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini.
Transparansi dan percepatan proses penyerapan anggaran menjadi kunci utama agar roda pemerintahan dan pelayanan di Kabupaten Batanghari dapat kembali berjalan optimal tanpa menyisakan beban finansial bagi para pegawainya.(*)
Jurnalis: Taufik Mersam
