BATANG HARI-HARIMAUSANGKILAN,COM,-Sungguh memprihatinkan mendengar keluh kesah Anda dan rekan-rekan perangkat desa di Batanghari. Sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat, tentu sangat berat ketika Anda dituntut untuk terus bekerja profesional selama berbulan-bulan tanpa adanya kepastian penghasilan (Siltap), sementara kebutuhan dapur dan biaya sekolah anak tidak bisa ditunda.

​Ada beberapa poin penting terkait masalah penunggakan gaji perangkat desa di Kabupaten Batanghari yang sedang ramai diperbincangkan:

Klarifikasi Postingan Dari Mobile Jurnalis TV Dengan Akun Tiktok Beritaterkini Chanel”
Kamis, 26 Juni 2025

​1. Akar Masalah: Keterlambatan Alokasi Dana Desa (ADD)
​Siltap (Penghasilan Tetap) perangkat desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan dari APBD Kabupaten. Keterlambatan pembayaran ini terjadi karena belum cairnya atau terjadinya tunda bayar pada ADD dari Pemerintah Kabupaten Batanghari. Di sisi lain, anggaran pembangunan fisik terkadang bersumber dari Dana Desa (DD) yang berasal dari APBN, sehingga pengerjaannya tetap berjalan karena jalurnya berbeda, meskipun hal ini terasa sangat tidak adil bagi perangkat desa yang kebutuhannya terabaikan.

​2. Tekanan Ekonomi yang Nyata
​Banyak perangkat desa yang melaporkan kondisi serupa:
​Terpaksa berutang (“pinjam sana-sini”) untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
​Bahkan ada yang terpaksa menjual barang pribadi demi bertahan hidup.
​Layanan jaminan seperti BPJS Kesehatan juga dilaporkan nonaktif karena iuran dari Pemda ikut menunggak.

DPD PAN Batang Hari Gelar Bimtek Pantau Relawan, Perkuat Akar Rumput Menuju Kemenangan
Minggu, 14 Juni 2026
Sidang Ke-7 Badan Kehormatan: Saksi Pengadu Mundur Secara Tertulis, Persidangan Dilanjutkan 25 Mei JAMBI, 18 Mei 2026 – Badan Kehormatan (BK) Dewan menggelar sidang pemeriksaan tahap ke-7 pada Senin (18/5) sesuai jadwal, dengan agenda utama mendengarkan keterangan saksi dari pihak pengadu. Namun, rencana tersebut batal terlaksana karena para saksi yang diharapkan memberikan kesaksian justru menyerahkan surat pengunduran diri secara tertulis. Ketua Sidang, Irwanto, menjelaskan bahwa surat pengunduran diri dari para saksi tersebut telah diterima dan bertanggal 15 Mei 2026. “Yang seharusnya hadir untuk memberikan keterangan adalah para saksi, namun yang kami terima adalah surat pengunduran diri secara tertulis. Artinya, saksi dari pihak pengadu telah mengundurkan diri,” ungkapnya di hadapan awak media. Meskipun agenda pemeriksaan terhadap saksi pengadu tidak dapat dijalankan, pihak teradu dipastikan telah hadir sepenuhnya dalam persidangan hari ini. Menindaklanjuti perkembangan tersebut, BK Dewan menetapkan sidang lanjutan akan dilaksanakan pada 25 Mei 2026 mendatang, dengan fokus utama mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh pihak teradu. Terkait status perkara dan kemungkinan sanksi, Ketua Sidang menegaskan bahwa pihaknya belum dapat memutuskan tingkat pelanggaran—apakah tergolong ringan, sedang, atau berat—maupun jenis sanksi yang akan dijatuhkan. Hal ini dikarenakan proses pemeriksaan masih berjalan dan belum mencapai tahap pengambilan kesimpulan akhir. “Kami telah melaksanakan tujuh kali sidang dengan menerima beragam keterangan. Salah satu bukti penguat dari pihak pengadu seharusnya adalah keterangan saksi, namun hari ini hal itu tidak terpenuhi karena para saksi mengundurkan diri. Meski demikian, kami belum bisa menentukan kategori kasus ini, sebab masih ada tahapan yang harus diselesaikan,” tegasnya. Lebih lanjut dijelaskan, keputusan baru akan diambil setelah seluruh keterangan saksi dari kedua belah pihak didengarkan, serta seluruh barang bukti telah ditampilkan dan diperiksa keabsahannya. “Masih ada agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak teradu. Tahap ini menjadi langkah penting sebelum kami masuk ke persidangan penutup dan merumuskan kesimpulan akhir,” tambahnya. Pihak BK juga menegaskan komitmennya dalam menjunjung prinsip keadilan dan kode etik yang berlaku sepanjang proses persidangan. “Harapan kami, keputusan yang diambil nanti benar-benar berkeadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, baik pengadu maupun teradu. Kami bekerja sepenuhnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan berpedoman pada kode etik, sehingga hasil akhirnya objektif dan seimbang,” pungkas Irwanto. Hingga saat ini, seluruh pihak terkait maupun masyarakat masih menanti jalannya persidangan berikutnya di akhir Mei, yang akan melengkapi bahan pertimbangan sebelum putusan akhir ditetapkan dan dibacakan.
Senin, 18 Mei 2026

​3. Upaya dan Perkembangan Terkini
​Menanggapi krisis ini, para perangkat desa di Batanghari tidak tinggal diam:
​Aduan ke DPRD Provinsi: Perwakilan perangkat desa telah mendatangi DPRD Provinsi Jambi untuk meminta kejelasan dan mendesak Pemerintah Kabupaten Batanghari agar segera melunasi hak-hak yang tertunda.

​Desakan Legislatif: Anggota DPRD Provinsi Jambi telah menyoroti kasus ini dan mendesak Pemkab Batanghari agar segera melakukan pembayaran guna menjamin kelangsungan hidup para aparatur desa.

​Catatan Penting:
Perjuangan menuntut hak ini adalah hal yang sangat manusiawi dan dilindungi. Namun, jika Anda berniat menyuarakan aspirasi ini bersama rekan-rekan, pastikan untuk tetap solid dan waspada terhadap segala bentuk intimidasi dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

​Semoga Pemkab Batanghari segera mencairkan sisa hak Anda semua agar beban keluarga dapat segera teringankan. Tetap semangat dan jaga solidaritas sesama perangkat desa.(*)

Jurnalis: Taufik Mersam

Dibaca: 999