BATANGHARI-HARIMAUSANGKILAN,COM,-Keresahan mendalam tengah dirasakan oleh jajaran kepala desa (kades) dan perangkat desa di wilayah Kabupaten Batanghari. Pasalnya, penghasilan tetap (siltap) atau gaji yang menjadi hak mereka hingga saat ini menunggak hingga 7 bulan tanpa kepastian kejelasan pembayaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari.
Kondisi ini memicu kekecewaan berat di tingkat pemerintahan desa. Dituntut untuk terus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat setiap hari, para perangkat desa mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat hak finansial mereka yang terus tertunda.
Mengadu Tanpa Solusi, Mengadu Hanya Diberi Janji
Salah seorang perwakilan perangkat desa mengungkapkan rasa frustrasi yang dialami oleh para aparatur desa. Berbagai upaya penyampaian aspirasi telah dilakukan, namun belum kunjung membuahkan hasil nyata.
”Kami sudah sering kali mengadu terkait gaji kami yang belum dibayar. Kami harus mengadu ke mana lagi? Apakah kami harus mengadu ke Damkar agar gaji kami cepat dibayar?” ujar salah satu perangkat desa dengan nada kecewa.
Ia menambahkan bahwa aduan yang disampaikan langsung kepada Bupati Batanghari sejauh ini hanya menghasilkan janji manis semata tanpa ada realisasi pencairan di lapangan
”Mengadu sama Pak Bupati, kami cuma dikasih janji saja, tapi hasilnya nihil dan cuma hanya pencitraan saja.Kami selaku kepala desa dan perangkat desa cuma disuruh terus bekerja tapi gaji kami tak dibayarkan,” tegasnya.
Tuntutan Kejelasan Hak dan Kewajiban
Para kepala desa dan perangkat desa berharap Pemkab Batanghari tidak menutup mata terhadap kondisi perekonomian para pelayan masyarakat di tingkat desa.
Mereka mendesak agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mencairkan tunggakan gaji yang sudah memasuki bulan ketujuh tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, para perangkat desa masih menunggu langkah nyata dari Pemkab Batanghari dan berharap hak-hak mereka dapat segera diselesaikan agar pelayanan publik di tingkat desa dapat terus berjalan optimal tanpa terbebani persoalan ekonomi para pegawainya.(*)
Jurnalis: Taufik Mersam
