BATANGHARI — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, kini menjadi sorotan tajam publik. Laporan dari warga dan sejumlah narasumber lokal mengungkapkan dugaan keterlibatan anggota DPRD setempat dalam pengelolaan maupun kemitraan dapur penyedia makanan program prioritas nasional tersebut.
Kondisi ini memicu polemik mengenai independensi dan integritas fungsi pengawasan legislatif di tingkat daerah.
Warga mempertanyakan keobjektifan anggota dewan yang seharusnya mengawasi jalannya program pemerintah, namun diduga ikut menikmati alokasi anggaran proyek tersebut.
Benturan Fungsi Pengawasan dan Etika
Secara regulasi dan etika pemerintahan,
keterlibatan anggota legislatif dalam proyek operasional pemerintah memicu potensi konflik kepentingan yang serius. Sebagai lembaga independen, DPRD memegang tiga fungsi utama: pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.
Ketika seorang anggota dewan bertindak sebagai pengelola atau mitra penyedia barang dan jasa pada program yang diawasinya, batas antara pengawas dan pihak yang diawasi menjadi kabur.
Erosi Independensi: Anggota dewan berpotensi kehilangan objektivitas dalam mengevaluasi kualitas, ketepatan sasaran, serta transparansi anggaran program MBG.
Sikap Pengawas Kebijakan: Organisasi pemantau tata kelola pemerintahan, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), beserta sejumlah pimpinan dewan secara tegas mendesak agar anggota legislatif tidak terlibat langsung atau segera mengundurkan diri dari kemitraan dapur MBG demi menjaga integritas lembaga.
Meski sebagian pihak berargumen bahwa keterlibatan masyarakat luas—tanpa memandang latar belakang—diperlukan untuk menyukseskan pemenuhan gizi nasional, prinsip akuntabilitas publik menuntut adanya pemisahan peran yang tegas bagi pejabat negara.
Masyarakat Minta Pemeriksaan Menyeluruh
Resah dengan potensi penyalahgunaan wewenang di tingkat lokal, masyarakat Kabupaten Batanghari mendesak pihak-pihak berwenang, mulai dari aparat penegak hukum hingga Presiden Prabowo Subianto, untuk segera turun tangan.
Warga meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh titik dapur MBG yang tersebar di wilayah Batanghari guna memastikan tidak ada praktek monopoli, penyalahgunaan jabatan, maupun penunjukan mitra yang menyalahi prosedur.
Pemeriksaan independen dinilai sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik serta memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat gizi optimal bagi penerima tanpa ditungpangi kepentingan politik maupun bisnis pribadi para wakil rakyat.(Red)
Jurnalis:Randi gunawan
