Desa Malapari Gelar Ujian Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2026

BATANG HARI-HARIMAUSANGKILAN,COM,- Kamis 30 April 2026, Pemerintah Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari melaksanakan kegiatan Ujian Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yaitu Kepala Dusun dua Tahun 2026. Kegiatan ini dimulai pada pukul 09.00 WIB bertempat di Balai Desa Malapari.
Pelaksanaan ujian ini diikuti oleh dua orang calon perangkat desa yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi.

1. Ahdiat Fadzik
2. Erfandi

Memasuki Bulan Ketujuh Belum Gajian,Kepala Desa dan Perangkat Desa di Batanghari Bagaikan Termakan Buah Simalakama”

Kamis, 16 Juli 2026

Ujian ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses rekrutmen perangkat desa, khususnya untuk pengisian formasi jabatan yang masih kosong di lingkungan Pemerintah Desa Malapari.

Ada beberapa ujian yg di laksanakan untuk para peserta calon perangkat Desa tersebut
Ujian tertulis dan ujian tes wawancara
Ujian tertulis langsung di awasi oleh  ketua BPD Desa Malapari dan sedangkan ujian wawancara di awasi oleh camat  muarabulian M.Zuhri ,SE pendamping desa Mahfud dan SAFRI Dinas PMD kabupaten Batang hari.

Impo Badepeww Lagi Lur: Anggota DPRD Batanghari Di Ciduk Warga Sedang Berduaan Sama Kekasih Gelapnya”

Kamis, 31 Juli 2025

Sidang Ke-7 Badan Kehormatan: Saksi Pengadu Mundur Secara Tertulis, Persidangan Dilanjutkan 25 Mei JAMBI, 18 Mei 2026 – Badan Kehormatan (BK) Dewan menggelar sidang pemeriksaan tahap ke-7 pada Senin (18/5) sesuai jadwal, dengan agenda utama mendengarkan keterangan saksi dari pihak pengadu. Namun, rencana tersebut batal terlaksana karena para saksi yang diharapkan memberikan kesaksian justru menyerahkan surat pengunduran diri secara tertulis. Ketua Sidang, Irwanto, menjelaskan bahwa surat pengunduran diri dari para saksi tersebut telah diterima dan bertanggal 15 Mei 2026. “Yang seharusnya hadir untuk memberikan keterangan adalah para saksi, namun yang kami terima adalah surat pengunduran diri secara tertulis. Artinya, saksi dari pihak pengadu telah mengundurkan diri,” ungkapnya di hadapan awak media. Meskipun agenda pemeriksaan terhadap saksi pengadu tidak dapat dijalankan, pihak teradu dipastikan telah hadir sepenuhnya dalam persidangan hari ini. Menindaklanjuti perkembangan tersebut, BK Dewan menetapkan sidang lanjutan akan dilaksanakan pada 25 Mei 2026 mendatang, dengan fokus utama mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh pihak teradu. Terkait status perkara dan kemungkinan sanksi, Ketua Sidang menegaskan bahwa pihaknya belum dapat memutuskan tingkat pelanggaran—apakah tergolong ringan, sedang, atau berat—maupun jenis sanksi yang akan dijatuhkan. Hal ini dikarenakan proses pemeriksaan masih berjalan dan belum mencapai tahap pengambilan kesimpulan akhir. “Kami telah melaksanakan tujuh kali sidang dengan menerima beragam keterangan. Salah satu bukti penguat dari pihak pengadu seharusnya adalah keterangan saksi, namun hari ini hal itu tidak terpenuhi karena para saksi mengundurkan diri. Meski demikian, kami belum bisa menentukan kategori kasus ini, sebab masih ada tahapan yang harus diselesaikan,” tegasnya. Lebih lanjut dijelaskan, keputusan baru akan diambil setelah seluruh keterangan saksi dari kedua belah pihak didengarkan, serta seluruh barang bukti telah ditampilkan dan diperiksa keabsahannya. “Masih ada agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak teradu. Tahap ini menjadi langkah penting sebelum kami masuk ke persidangan penutup dan merumuskan kesimpulan akhir,” tambahnya. Pihak BK juga menegaskan komitmennya dalam menjunjung prinsip keadilan dan kode etik yang berlaku sepanjang proses persidangan. “Harapan kami, keputusan yang diambil nanti benar-benar berkeadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, baik pengadu maupun teradu. Kami bekerja sepenuhnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan berpedoman pada kode etik, sehingga hasil akhirnya objektif dan seimbang,” pungkas Irwanto. Hingga saat ini, seluruh pihak terkait maupun masyarakat masih menanti jalannya persidangan berikutnya di akhir Mei, yang akan melengkapi bahan pertimbangan sebelum putusan akhir ditetapkan dan dibacakan.

Senin, 18 Mei 2026

Kepala Desa Malapari dalam Berbagainya menyampaikan bahwa proses seleksi ini dilaksanakan secara transparan, objektif, dan akuntabel , dengan harapan dapat menghasilkan perangkat desa yang memiliki kompetensi, integritas, serta mampu menjalankan tugas pemerintahan desa secara profesional.

Ujian penjaringan ini diumumkan langsung oleh panitia pelaksana bersama unsur pemerintah kecamatan, guna memastikan seluruh tahapan berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai aturan yang berlaku.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan Desa Malapari akan memiliki perangkat desa yang mampu bekerja sama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Lebih lanjut Camat juga menegaskan agar penjaringan mengacu pada peraturan perundang-undangan termasuk UU Desa dan Perda Kabupaten setempat tegasnya.

Ahkdiat Padzik disaat selesai acara penjaringan melakukan protes dia merasa penjaringan Ini tidak sesuai prosedur dan UU Nomor 3 Tahun 2024 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017

Berdasarkan aturan terbaru yang berlaku di 2026, tes wawancara untuk calon Kepala Dusun (Kadus) sangat disarankan dilakukan secara terbuka, bahkan dalam forum yang melibatkan unsur panitia, BPD, dan tokoh masyarakat untuk menjaga transparansi.

Berikut adalah detail mengenai pelaksanaan tes wawancara Kadus 2026 berdasarkan informasi terkini

Seleksi perangkat desa di tahun 2026 menekankan pada transparansi dan objektivitas. Wawancara yang dilakukan secara terbuka (di depan forum) lebih baik untuk menghindari rekayasa dan memastikan kompetensi calon.

Wawancara sering dilakukan dalam forum yang melibatkan panitia seleksi, kepala desa, dan unsur kecamatan, BPD, hingga tokoh masyarakat.

Tes wawancara bertujuan untuk menguji kemampuan komunikasi, wawasan lokal, analisis kasus, dan inovasi.

Pelaksanaan seleksi mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 2024 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

Melakukan tes wawancara dalam sebuah forum adalah tindakan yang diperbolehkan bahkan didorong agar seleksi berjalan transparan dan objektif, bukan secara tertutup.(**)

Taufik Mersam