BATANGHARI, JAMBI — Visi besar Pemerintah Pusat menuju “Indonesia Emas 2045” menuai kritik pedas dari akar rumput. Ketua Lembaga Adat Desa Malapari, M. Amin, bersama para tua-tua kampung di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, menilai cita-cita sejahtera tersebut berpotensi menjadi “fiktif belaka” jika realitas konflik agraria dan penyempitan ruang hidup masyarakat adat terus diabaikan.
Dalam keluh kesah yang mendalam, M. Amin soroti ironi nyata yang dialami warga lokal saat ini. Menurutnya, narasi yang sering dipojokkan pihak beruang-bahwa warga desa miskin karena malas berkebun-sangat melukai hati nurani.
”Bagaimana masyarakat bisa berkebun jika ruang kelolanya tidak ada sama sekali? Hutan dan tanah ulayat habis digarap perusahaan perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, serta ekspansi industri ekstraktif lainnya. Mau garap kebun, tanah tak punya, modal tak ada, dan hutan pun sudah sirna dikuasai korporasi besar,” tegas tokoh adat Desa Malapari tersebut.
Desakan Kepada Presiden Prabowo, Gubernur Jambi, dan Bupati Batanghari
Menghadapi keterpencilan ekonomi dan ancaman marginalisasi generasi mendatang, Tokoh Adat dan masyarakat awam Desa Malapari menyampaikan himbauan terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur Jambi, serta Bupati Batanghari:
1.Penghentian Perpanjangan HGU: Pemerintah didesak untuk tidak lagi memperpanjang izin Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan maupun izin tambang yang telah beroperasi habis masa berlakunya di wilayah Batanghari.
2.Redistribusi Tanah ke Masyarakat: Lahan bekas HGU tersebut wajib dikembalikan kepada masyarakat lokal dan lembaga adat untuk dikelola secara adil demi menopang ekonomi keluarga.
3.Penyelamatan Generasi Muda: Penguasaan tanah oleh masyarakat adalah kunci utama agar anak cucu warga tempatan tidak sekadar menjadi pembantu atau buruh di tanah kelahirannya sendiri.
Ancaman “Menjadi Pembantu di Rumah Sendiri”
Masyarakat Desa Malapari mengingatkan bahwa Indonesia Emas tidak akan pernah terwujud jika kedaulatan atas tanah tidak berpihak kepada rakyat kecil. Ketika korporasi terus mengeruk kekayaan alam tanpa menyisakan ruang bagi warga lokal, ancaman ketimpangan sosial akan semakin melebar.
Ketua Lembaga Adat M. Amin menegaskan bahwa tindakan nyata dari Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi agraria dan evaluasi HGU korporasi besar di Jambi adalah penentu apakah rakyat akan menjadi tuan di tanah sendiri atau tetap menjadi penonton di tengah megahnya cita-cita Indonesia Emas 2045.(*)
JURNALIS:M.EFRRIN.SH
