BATANGHARI — Ketimpangan rasio antara jumlah murid dan tenaga pendukung operasional sekolah kembali menjadi sorotan di Kabupaten Batang Hari. Berdasarkan data rekapitulasi resmi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), SMP Negeri 16 Batanghari yang berlokasi di Kecamatan Batin XXIV mencatatkan komposisi kepegawaian yang tergolong “gemuk” dan memicu tanda tanya terkait efisiensi tata kelola sekolah.
Sekolah dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 10500249 tersebut tercatat hanya memiliki 44 peserta didik yang terbagi dalam 3 rombongan belajar (rombel).
Namun, jumlah tenaga kependidikan (Tendik) atau staf Tata Usaha (TU) di sekolah ini justru menyentuh angka 9 orang, berbanding dengan 12 orang guru.
Rasio Ekstrem: 1 Staf TU Melayani 5 Murid
Secara proporsional, rasio staf administrasi di SMPN 16 Batanghari mencapai sekitar 1 tenaga TU untuk setiap 5 orang murid. Angka ini terbilang sangat tinggi untuk ukuran satuan pendidikan tingkat menengah pertama dengan skala kegiatan operasional yang relatif kecil.
Sebagian besar staf administrasi tersebut berstatus sebagai tenaga honorer. Namun, melimpahnya personel pendukung ini justru memicu kritik. Kinerja pelayanan administrasi sekolah dinilai tetap lambat dan kurang efisien, padahal jumlah beban kerja administratif untuk 3 kelas terhitung sangat minim.
Sorotan Evaluasi dan Distribusi SDM
Kondisi penumpukan tenaga TU honorer ini memunculkan sejumlah catatan kritis terkait tata kelola pendidikan di daerah
Ketidakseimbangan Beban Kerja: Untuk sekolah dengan 3 rombel, pekerjaan administratif harian umumnya dapat ditangani secara optimal oleh 2 hingga 3 personel.
Efisiensi Anggaran: Penumpukan staf di satu titik berpotensi menimbulkan pemborosan alokasi anggaran operasional serta ketidakjelasan pembagian tugas (job description).
Pemerataan Pegawai: Fenomena ini mengindikasikan belum maksimalnya pemetaan dan redistribusi tenaga kependidikan antar-sekolah di wilayah Batang Hari.
Dinas Pendidikan Didesak Turun Tangan
Pemerataan SDM dan peningkatan efisiensi pelayanan menjadi kebutuhan mendesak bagi dunia pendidikan daerah. Dinas Pendidikan Kabupaten Batang Hari didesak untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh serta audit redistribusi tenaga honorer. Pembenahan ini dinilai penting agar tata kelola sekolah kembali ideal, efisien, dan berorientasi pada kualitas pelayanan bagi para siswa.(Red)
jurnalis:jasmawi.SH
