BATANG HARI-HARIMAUSANGKILAN,COM,-Dugaan praktik penarikan iuran yang membebani orang tua siswa kembali mencuat di lingkup pendidikan negeri. Sejumlah orang tua wali murid kelas X di SMA Negeri 2 Batang Hari mengeluhkan adanya permintaan iuran sebesar Rp200.000 per anak yang diperuntukkan bagi perbaikan dan pengecatan ruang kelas. Tidak hanya nominal dana yang telah ditentukan, para orang tua juga diminta untuk mengecat sendiri ruangan kelas anak-anak mereka.
Kebijakan tersebut menuai gelombang protes dari para wali murid yang menilai langkah sekolah maupun komite sekolah tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi melanggar regulasi pembiayaan pendidikan.
Keluhan Orang Tua Wali Murid
Sejumlah orang tua mengaku terkejut ketika menerima informasi mengenai kewajiban membayar iuran dengan nominal yang dipatok seragam tersebut. Bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, angka Rp200.000 ditambah tuntutan meluangkan waktu untuk pengerjaan fisik dianggap sangat memberatkan.
”Kalau dipatok angka dan sifatnya seolah wajib, ini bukan lagi sukarela. Apalagi sarana dan prasarana sekolah kan sejatinya sudah ada anggaran dari pemerintah,” ujar salah satu perwakilan orang tua murid yang enggan disebutkan namanya.
Para wali murid berharap ada ketegasan dan keterbukaan dari pihak manajemen sekolah serta Komite Sekolah mengenai peruntukan dana dan alasan di balik pelibatan fisik orang tua untuk pemeliharaan gedung.
Membedah Aturan: Pungutan vs Sumbangan
Persoalan penarikan dana di sekolah negeri sebenarnya telah diatur secara rinci oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui dua regulasi utama:
Permendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.
Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
Dalam Pasal 12 huruf b Permendikbud No. 75 Tahun 2016, dijelaskan secara tegas bahwa Komite Sekolah—baik perseorangan maupun kolektif—dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.
Pungutan (Dilarang di Sekolah Negeri)Sumbangan (Diperbolehkan)
Sifat PengambilanWajib, mengikat, dan menekanSukarela, tanpa paksaan
Nominal BiayaDitentukan besaratannya oleh pihak sekolah/komiteBebas, tidak ditentukan jumlahnya
Jangka WaktuMemiliki tenggat/batas waktu pembayaranTidak terikat jangka waktu tertentu
Sanksi/Konsekuensi Ada implikasi jika tidak membayarTidak ada dampak pada siswa jika tidak memberi
Jika iuran Rp200.000 untuk cat kelas di SMAN 2 Batang Hari memiliki nominal pasti, ditentukan batas waktunya, dan diwajibkan kepada seluruh siswa kelas X, secara hukum tindakan tersebut terkategori sebagai pungutan liar (pungli), bukan sumbangan.
Alokasi Dana BOS dan Peran Pengawasan
Pemeliharaan ringan sarana dan prasarana sekolah—termasuk pengecatan dinding kelas yang rusak—seharusnya dapat diakomodasi melalui alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pengalihan beban pemeliharaan rutin kepada orang tua murid dengan penentuan besaran biaya secara sepihak memicu pertanyaan publik terkait transparansi pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut.
Untuk menjaga integritas dunia pendidikan, transparansi dari Pihak Kepala SMA Negeri 2 Batang Hari dan Komite Sekolah sangat diperlukan guna memberikan klarifikasi resmi. Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi serta Ombudsman RI Perwakilan Jambi diharapkan dapat turun tangan melakukan verifikasi lapangan guna memastikan tidak ada tindakan intimidation atau penarikan dana di luar ketentuan hukum yang berlaku.(Red)
Jurnalis: Taufik Mersam
