HARIMAUSANGKILAN,COM,-2 September 2025. Di bawah terik matahari Batanghari, sebuah kerumunan kecil namun bersemangat berkumpul di depan gedung megah DPRD. Ini bukan kerumunan yang marah, melainkan aliansi yang menuntut keadilan. Nama mereka: Aliansi Masyarakat Peduli Batanghari.

Di tengah kerumunan itu, Azwar, sang ketua, memegang megafon dengan tegar. Matanya menyapu wajah-wajah yang menatap penuh harapan. Di sampingnya, spanduk-spanduk sederhana bertuliskan tuntutan mereka dibentangkan. Mereka datang dengan satu tujuan: memberhentikan Mawardi Harahap.
Mawardi Harahap, nama itu bergema di telinga Azwar. Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Ketua DPC, anggota Komisi II. Jabatan yang berjejer panjang itu kini dipertanyakan. Azwar tahu, tuntutan ini bukan sekadar urusan politik, tapi tentang kepercayaan.

Aksi dimulai dari Kantor DPC Gerindra, lalu berlanjut ke Kantor DPRD. Di sana, mereka disambut. Bukan dengan tameng polisi, melainkan dengan uluran tangan. Wakil Ketua DPRD, Firdaus, Hendro, Kms. Supriadi, dan Amin Hudri keluar menemui mereka. Sebuah dialog terbuka, bukan konfrontasi. Azwar merasa lega. Aspirasi mereka didengar.

“Kami datang dengan damai, Pak,” kata Azwar, suaranya lantang namun tenang. “Kami sudah melayangkan laporan sejak 13 Agustus 2025. Sampai hari ini 2/9/2025, belum ada kejelasan. Kami hanya ingin transparansi. Kami ingin keadilan.”

Wakil Ketua II DPRD menerima langsung berkas tuntutan dari tangan Azwar. “Laporan Bapak-Bapak sudah kami tindak lanjuti,” jawabnya, suaranya menenangkan. “Prosesnya memang butuh waktu. Kami mohon bersabar.”

Mendengar itu, Azwar mengangguk. Dia memahami, proses birokrasi memang tidak instan. Namun, dia dan Aliansi tidak akan diam. Mereka akan terus mengawasi. Tuntutan mereka adalah suara rakyat Batanghari yang lelah akan ketidakpastian. Hari ini, mereka menabuh genderang kebenaran.(Red)

Taufik Hidayat