BATANGHARI-HARIMAUSANGKILAN,COM,-Para perangkat desa di Kabupaten Batanghari, Jambi, menjerit akibat tunggakan gaji (Penghasilan Tetap/Siltap) yang tak kunjung diselesaikan secara penuh oleh pemerintah daerah. Penundaan pembayaran yang kerap diangsur layaknya “kredit barang” membuat para pengabdi masyarakat ini kesulitan memenuhi kebutuhan mendasar, mulai dari biaya hidup sehari-hari hingga tunggakan utang.
Berdasarkan keluhan yang dihimpun, tunggakan hak para aparatur desa ini mencakup sisa pembayaran selama tiga bulan pada tahun anggaran 2025 serta empat hingga lima bulan berjalan pada tahun 2026. Total tunggakan yang menumpuk selama hampir delapan bulan tersebut memicu tekanan finansial yang cukup berat.
Dituntut Pelayanan Maksimal, Terbelit Kebutuhan Pokok
Di tengah keterlambatan gaji, para perangkat desa mengaku tetap dituntut hadir dan aktif melayani masyarakat secara profesional di kantor desa. Situasi ini dinilai berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi harian yang harus mereka tanggung.
”Kami disuruh aktif melayani masyarakat setiap hari, sementara kebutuhan anak sekolah dan biaya makan harian terus berjalan. Bahkan saat menerima tamu di kantor desa, untuk sekadar menyediakan rokok pun kami bingung. Pakai seragam dinas, tapi kondisi keuangan sangat serba terbatas,” ujar salah satu perwakilan perangkat desa.
Selain beban biaya operasional sosial sehari-hari, sebagian besar perangkat desa mengaku terpaksa berutang ke warung atau toko kelontong terdekat untuk menyambung hidup keluarga selama berbulan-bulan tanpa penghasilan tetap.
”Sekarang kami sampai malu kalau mau lewat di depan toko tempat berutang. Utang sudah menumpuk karena gaji belum keluar,” tambahnya.
Harapan Perangkat Desa Kepada Pemkab Batanghari
Guna meringankan beban ekonomi yang semakin mendesak, para perangkat desa mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari untuk segera mengambil langkah nyata dan tidak lagi mencicil pembayaran gaji dalam jumlah kecil.
Mereka berharap Pemkab Batanghari setidaknya dapat mencairkan minimal separuh dari total tunggakan yang ada agar dapat dipergunakan untuk melunasi utang pokok dan menutup kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.
”Kami sangat berharap Pemkab Batanghari bisa bijak. Jangan lagi gaji kami dicicil kecil-kecil. Kalau memang menunggak sampai delapan bulan, minimal selesaikan dulu empat bulan sekaligus. Itu sangat berarti bagi kami untuk bayar utang toko dan menyambung hidup,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, para perangkat desa berharap pemangku kebijakan di Kabupaten Batanghari segera memberikan kepastian jadwal pencairan agar pelayanan publik di tingkat desa dapat terus berjalan optimal tanpa terbayangi krisis ekonomi para petugasnya.(*)
Jurnalis:Taufik Mersam
