BATANGHARI, JAMBI – Gelombang kekecewaan kian memuncak di kalangan perangkat desa di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) hingga “studi tiru” yang diselenggarakan secara beruntun oleh oknum Event Organizer (EO) bekerja sama dengan oknum Kepala Desa dan pengurusnya dinilai tidak memberikan dampak positif maupun asas manfaat nyata bagi kemajuan desa.
Praktik yang meresahkan ini memicu keluhan meluas dari para perangkat desa. Belum usai sorotan terhadap agenda Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kini muncul wacana rombongan Kepala Desa yang dijadwalkan menyusul untuk berangkat.
Perangkat Desa Menjerit, Hasil “Nol Besar”
Sejumlah perangkat desa di Kabupaten Batanghari blak-blakan menyuarakan kekecewaan mereka. Kegiatan luar daerah yang menguras alokasi dana APBDes tersebut dianggap hanya formalitas belaka dan terkesan menjadi ajang “pelesiran” berkedok pelatihan.
”Lah pado ngelu bae perangkat nyo. Pegi jauh-jauh studi tiru, tapi pas balik hasilnya dakdo sama sekali (tidak ada asas manfaat). Rugi bandar,” ungkap salah satu sumber internal perangkat desa di Batanghari yang enggan disebutkan namanya.
Menurut mereka, jika anggaran yang dipatok hingga puluhan juta rupiah per peserta tersebut dialokasikan untuk pembangunan fisik desa atau pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, manfaatnya akan jauh lebih terasa secara langsung.
Sorotan Penggunaan Anggaran Desa
Polemik semakin meruncing terkait skema pembiayaan kegiatan ini. Para perangkat menekankan, apabila oknum pejabat desa ingin melakukan perjalanan atau kegiatan di luar agenda prioritas desa, semestinya menggunakan dana pribadi, bukan membebankannya pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
”Kalau pergi pakai duit pribadi, laju lah (silakan saja). Tapi iko nak pakai duit desa pulak,” tambah sumber tersebut dengan nada geram.
Publik dan masyarakat Batanghari kini mempertanyakan efektivitas serta transparansi penyusunan SPJ dalam kegiatan Bimtek tersebut. Dugaan adanya permainan antara oknum EO dan pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi (pundi-pundi uang) makin menguat.
Mendesak Pengawasan Aparat Penegak Hukum
Maraknya fenomena Bintek dan studi tiru “tanpa hasil” ini menjadi lampu kuning bagi tata kelola keuangan desa di Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Batanghari. Masyarakat dan tokoh lokal mendesak pihak terkait, mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan melakukan audit menyeluruh.
Pengawasan ketat sangat diperlukan agar anggaran desa yang bersumber dari uang rakyat benar-benar dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa, bukan sekadar menjadi modal bisnis bagi oknum EO dan segelintir pengurus yang mencari keuntungan di atas beban APBDes.(Red)
Jurnalis:Jasmawi.SH
