BATANG HARI -HARIMAUSANGKILAN,COM,- Organisasi masyarakat Apresiasi Lingkungan dan Hutan Indonesia (ALUN )
menyambangi kantor DPRD kabupaten Batanghari Mediasi terkait proses kerjasama pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya ( Tahura ) Sultan Taha Sayfudin ( Senami ) kurang mendapat respon positif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari Yang di ajukan sejak akhir 2025 hingga saat ini belum temukan titik terang.
Senin ( 4 Mei 2026).
Anda Suganda sebagai ketua DPK ALUN Kabupaten Batanghari Menegaskan Bahwa Ormas Alun ingin mendorong serius untuk bersama – sama mencari solusi agar krisis ekologis Tahura Senami segera teratasi.
Kami hadir untuk mencari solusi konkret, bukan konflik, tujuan kami jelas : membantu pemerintah, selamatkan Hutan dan lindungi masyarakat “, tegas nya.
Kawasan Taman hutan Raya senami di ambang
kerusakan fungsi akibat deforestasi, alih fungsi lahan, dan aktivitas Oknum, mengancam keanekaragaman hayati serta fungsi hidrologisnya.
Anda suganda memaparkan fakta aktual kawasan tahura senami Kabupaten Batanghari :
– 60% Hutan Lenyap akibat menjadi perkebunan Kelapa Sawit.
– 30% Hutan Lenyap Menjadi kebun Karet.
– 4% Hutan Lenyap Menjadi ladang masyarakat
– tersisa 1% Sebagai Hutan Muda.
situasi di Tahura sudah mencapai titik kritis di mana kerusakan meluas cepat akibat aktivitas ekonomi ilegal yang merusak lingkungan.
Perlu tindakan tegas dari kita semua terutama Pemda Kabupaten Batanghari dan DPRD Batanghari agar terselamatkan sisa kawasan.
Dari total luas sekitar 15.830 hektare, angka tersebut mengindikasikan bahwa Tahura Senami telah memasuki fase darurat, akibat perambahan dan alih fungsi lahan yang masif serta sistematis.
Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut Ketua DPRD Kabupaten Batanghari
Rahmad Hasrofi, SE. segera ambil tindakan.
“Kaami akan segera mendiskusikan dengan Sekda Kabupaten Batanghari, Dinas Lingkungan Hidup dan pihak terkait,” Ungkap nya.
“jika ada proses kerjasama sama yang mandek Harus ada Penjelasan, DPRD Hadir untuk mengawasi dan menjembatani Aspirasi Masyarakat,” Tegasnya.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD dengan tegas mengambil peran aktif dalam membongkar stagnasi birokrasi yang selama ini dikeluhkan, mengingat kawasan tahura senami merupakan aset daerah yang harus dijaga dari kerusakan yang masif.
ALUN Tegaskan: Bukan Konflik, Tapi Solusi
ALUN menekankan bahwa seluruh langkah yang dilakukan berada dalam kerangka kolaboratif:
Di bawah pengelolaan bersama
Mendukung pemerintah daerah
Tanpa menciptakan konflik
Gerakan ini diposisikan sebagai aksi kepedulian lingkungan untuk menjaga aset negara sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang selama ini berada di kawasan.
Sebagai bentuk keseriusan, ALUN telah menyiapkan langkah strategis:
Pendataan menyeluruh masyarakat dalam kawasan Tahura
Pembentukan kelompok masyarakat berbasis legalitas
Penyusunan sistem penanganan kehutanan berkelanjutan
Langkah ini dinilai sebagai fondasi awal menuju penataan kawasan yang lebih tertib, adil, dan berkelanjutan.
Landasan Hukum Jelas, Tinggal Implementasi
Pengajuan kerja sama ini berpijak pada regulasi nasional:
PP Nomor 36 Tahun 2010
Permen LHK Nomor P.83 Tahun 2016
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 1 Tahun 2022
Kerangka hukum tersebut membuka ruang pengelolaan kolaboratif yang mampu:
Melindungi aset negara
Memberikan kepastian hukum
Meningkatkan PAD secara sah
Ekonomi dan Lingkungan Bisa Sejalan
ALUN menilai, jika dikelola dengan benar:
Masyarakat mendapat penghasilan legal
Pemerintah memperoleh PAD
Hutan tetap terjaga
Ini menjadi titik temu antara kepentingan lingkungan, hukum, dan ekonomi.
Apresiasi Disertai Catatan Kritis
ALUN menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Batanghari, namun juga menyoroti adanya mandeknya penanganan di tingkat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang memperlambat penyelesaian di lapangan.
Audiensi berlangsung kondusif, tetapi substansi persoalan masih jauh dari selesai. Kini sorotan publik tertuju pada langkah lanjutan pemerintah:
Apakah ini akan menjadi titik balik penyelamatan Tahura Senami, atau kembali terjebak dalam lambannya birokrasi.(**)
RD
