MUARA TEMBESI — Sebuah dugaan tindak pidana penambangan emas tanpa izin (PETI) dengan modus terorganisir gegerkan warga Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Sebuah ruko megah yang sehari-hari tampak seperti toko perabotan rumah tangga, elektronik, perhiasan emas, dan kounter HP milik seorang pengusaha berinisial KW (Bos Kiwong), disinyalir kuat menjadi kedok penampungan dan bisnis jual-beli emas ilegal.
Aktivitas ini ditengarai telah berlangsung selama belasan tahun tanpa terendus aparat penegak hukum (APH).
Modus Toko Serba Ada untuk Menyamarkan Alur Uang
Berdasarkan penelusuran di lapangan, penampungan emas ilegal ini sengaja disamarkan di balik benteng bisnis ritel yang ramai. Lokasi ruko yang strategis dan keberagaman unit usaha dalam satu gedung dinilai menjadi taktik sempurna untuk menyamarkan alur transaksi jual-beli emas ilegal.
Emas mentah hasil pengerukan tambang ilegal dari berbagai wilayah di Batanghari diduga dialirkan secara teratur ke ruko tersebut. Pembayaran hasil penambangan liar ini kemudian dikaburkan melalui perputaran uang usaha ritel perabotan, elektronik, hingga toko emas resmi.
”Aktivitas di ruko itu selalu ramai. Orang keluar-masuk membawa barang, tapi warga sekitar sudah lama curiga karena transaksi berukuran besar sering terjadi di area yang tidak biasa,” ungkap salah seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kebal Hukum Selama Puluhan Tahun
Yang menjadi sorotan utama masyarakat adalah daya tahan operasional bisnis ini. Penampungan emas ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara tersebut diduga telah beroperasi selama sekian dekade tanpa pernah tersentuh tindakan tegas dari kepolisian maupun instansi terkait.
Kondisi ini memicu spekulasi di tengah masyarakat mengenai adanya dugaan ‘payung hukum’ atau keterlibatan oknum tertentu yang membuat bisnis haram Bos Kiwong ini tetap melenggang bebas.
Desakan Penindakan dan Ancaman Pidana
Masyarakat Muara Tembesi dan pemerhati lingkungan kini mendesak Polda Jambi serta Polres Batanghari untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan mendalam dan membongkar dugaan jaringan penampungan emas ilegal tersebut.
Secara hukum, penampung atau pembeli emas dari hasil PETI dapat dijerat dengan:
Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Pasal 480 KUHP tentang Penadahan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola ruko maupun Bos Kiwong belum memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan penampungan emas hasil PETI tersebut. Warga berharap aparat penegak hukum dapat bertindak transparan dan menindak tegas siapa pun yang terlibat tanpa pandang bulu.(Red)
Jurnalis:M.EFRIN.SH
